1. Bermula dari penahanan Prita Mulyasari selama 21 hari atas dasar pencemaran nama baik yang di klaim oleh kejaksaan sudah memenuhi rumusan di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana). Perlu diketahui bahwa penahanan di dalam KUHAP pasal 21 setidaknya memiliki 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektif adalah penahanan dilakukan apabila terdapat ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, sedangkan syarat subyektif adalah penilaian subyektif dari aparat penegak hukum yang terkait kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan pidana serta menghilangkan barang bukti. Dalam kasus Prita Mulyasari apabila yang di dalilkan untuk menahan adalah pasal 310-311 KUHP maka penahanan itu tidaklah dapat dibenarkan, karena ancaman pidana pada pasal tersebut di bawah 5 tahun penjara, jika Prita di dalilkan penahanan berdasarkan pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU ITE, sepanjang tersangka tidak memenuhi kekhawatiran aparat penegak hukum sebagai syarat subyektif, maka penahanan tidak perlu dilakukan, mengingat Prita Mulyasari adalah ibu rumah tangga yang masih memiliki bayi berumur 1 tahun 3 bulan dan bayi berusia 3 tahun yang secara hati nurani tidak ada alasan baginya untuk melarikan diri meninggalkan buah hati mereka.
2. Bahwa syarat utama pasal yang ditetapkan dalam surat dakwaan, ialah unsur-unsur pasal yang didakwakan didukung oleh hasil pemeriksaan/dokumen yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Berdasarkan penjelasan Jaksa Agung di TV dan media elektronik bahwa JPU tidak professional, karena penyidik tidak mengarahkan pemeriksaan pada UU ITE. Maka jelas tidak ada dokumen pemeriksaan mengenai UU ITE di dalam BAP. Namun JPU memasukkan Pasal 27 Ayat (3) UUITE dalam dakwaan, dapat disimpulkan bahwa maksud JPU memasukkan Pasal 27 Ayat (3) UUITE agar terdakwa dapat ditahan terlepas benar atau tidaknya penahanan tersebut dari sisi yuridis.
3. Prita Mulyasari di tuntut menggunakan pasal 310-311 KUHP perihal pencemaran nama baik atau dikenal dengan belediging. Hal itu disadarkan atas surat elektronik atau email terusan dari beberapa milis yang diprint out oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Di dalam pencemaran nama baik, setidaknya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu: delik pencemaran nama baik bersifat subyektif artinya hanya pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya yang dapat mengadu (delik aduan), setelah itu pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang berarti isi dari pencemaran nama baik itu harus di lakukan sendiri oleh sang penyebar dihadapan public (umum) bisa dengan berbagai cara seperti menempel, membagikan dan sebagainnya, dan yang ketiga yang mencemarkan nama baik haruslah diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Dalam kasus Prita, email Prita bersifat pribadi kepada teman-temannya yang berisi curhatan keluh-kesah pasca berobat di sana ke sejumlah temannya, dengan kata lain Prita tidak bermaksud secara sengaja menyebarkan hal tersebut kepada khalayak ramai di ranah public oleh sebab itu unsur penyebaran dalam hal ini gugur dengan sendirinya, kecuali jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa Prita memang sengaja menyebarkan email dia ke sejumlah milis di Indonesia ini, perlu diingat juga, keluhan Prita di media elektronik adalah hampir sama dengan surat pembaca ke media cetak perihal ketidaksesuaian antara produsen dan konsumen. Selain itu terdapat pula pertanyaan besar, apakah sama unsur “penyebaran” di dalam KUHP dan “penyebaran” di dalam UU ITE tersebut pada pasal 27?
4. Substansi email Prita merupakan bentuk kronologis fakta yang dia alami ketika melakukan pengobatan di rumah sakit tersebut, di dalam pasal 27 UU ITE setidaknya ada 2 poin yang fundamental, yaitu kata “sengaja” dan “tanpa hak”. Dari kronologis fakta persidangan, terungkap bahwa Prita tidak dengan sengaja ingin menjatuhkan nama baik rumah sakit Omni, adapun unsur “tanpa hak” gugur dengan sendirinya di karenakan beberapa alasan:
   • Kebebasan Prita untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan pengalaman dan fakta-fakta tersebut dilindungi oleh Universal Declaration of Human Rights pada pasal 19 tentang kebebasan berpendapat.
   • Kebebasan berpendapat Prita merupakan hak mutlak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 butir f
   • Prita sebagai konsumen diatur perlindungannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 4 butir b.
   • Prita sebagai pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui rekaman medik atas segala tindakan dokter terhadap dirinya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a tahun 1989 tentang Rekam Medik pada pasal 10 dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 bahwasannya pasien dibolehkan melihat rekam medik (inzage recht) tersebut.
5. Berdasarkan bukti 4 print out email yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan dan mengacu kepada referensi beberapa peraturan Internasional dan doktrin pakar yang membahas perihal akurasi data digital seperti Request For Comments nomor 3227 yang berisi kriteria data digital serta forensiknya, serta Police and Criminal Evidence Act tahun 1984 section 23 dan 24 maka data print out email yang beredar disejumlah milis yang dipakai jaksa penuntut umum sebagai alat bukti tersebut DIRAGUKAN KEABSAHANNYA karena print out tersebut bukanlah bersumber dari email asli Prita, melainkan berasal dari terusan (forward) email-email yang sangat rentan pemalsuan dan pengeditan kecuali jaksa penuntut umum dapat membuktikan kebenarannya seperti dicontohkan barang bukti dalam Berita Acara Penyidikan dengan judul “Selamat Pagi…SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja…, Salam, Juni” bertanggal 22 Agustus 2008 yang tidak bisa dilacak dikirim oleh siapa pertama kali yang merupakan hasil editan atas email pertama yang disangkakan kepada Prita dengan judul “Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera”. Dengan demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak dapat menjatuhkan putusan dengan dasar “tidak ada hukum”, karena bagi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam hal teknologi dan informasi.
6. Pada pasal 27 ayat 3 yang dipakai dasar pemidanaan Prita pada dasarnya adalah batal demi hukum karena Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Undang-Undangan ini belum terbit sehingga apapun kaitannya dengan proses hukum yang mengacu pada pasal tersebut batal demi hukum. Adapun di dalam pasal 27 yang menjadi kata kunci adalah “informasi dan atau data elektronik” yang mengacu pada pasal 4,5,6,7,8 UU ITE. Data elektronik di dapatkan dari sebuah Sistem Elektronik yang telah diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintah pada pasal 16 UU ITE yang mana harus menggunakan peraturan pemerintah yang mengaturnya sebagaimana tertera pada pasal 54 ayat 2 UU ITE tentang jangka 2 tahun sejak diundangkannya UU ITE ini.
7. Berdasarkan analisa terhadap kasus Prita dan bukti serta fakta persidangan, pemidanaan terhadap Prita Mulyasari pada hakikatnya adalah INKONSTITUSIONAL
8. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan tidak hanya dari aspek yuridis formil maupun materiel, tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis terhadap kasus ini dengan adil dan bijaksana
9. Dalam hal ini, kami dari Bloggerngalam menyarankan agar perdamaian perihal pidana dan perdata dari RS Omni Internasional atas diri Prita Mulyasari agar dilakukan karena beradasarkan analisis yuridis hal tersebut diatas, dakwaan pencemaran nama baik yang di dasarkan pada UU ITE adalah kabur/bias.
10. Kami tidak menyetujui upaya-upaya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat yang elegan, bertanggung jawab, serta berdasarkan bukti akurat dengan penyalahgunaan norma hukum yang berimbas pada tersendatnya akses informasi yang sebenar-benarnya serta berdampak buruk terhadap pengungkapan atas sebuah peristiwa sesungguhnya.

Malang 11 Desember 2009

Ketua                                                                                    Sekretaris

TTD                                                                                             TTD

Sam Ardi                                                                    Sandy Suryadinata

Nb: Modifikasi dari Pernyataan Sikap Blogger